Mewujudkan Indonesia Inklusif

Salah satu yang menjadi hambatan terbesar di dalam penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah stigma negatif yang mengakar kuat di sebagian besar masyarakat. Banyak masyarakat masih menyakini bahwa disabilitas adalah bentuk kutukan dan akibat dosa dari orang tua; penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan dan pada penderita kusta/lepra dianggap berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga harus dijauhkan. Stigma ini sangat merugikan dan memposisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak mempunyai potensi dan kapasitas sehingga dinilai tidak dapat mengambil keputusan atas dirinya sendiri serta tidak mempunyai kecakapan dimata hukum. Dengan melihat begitu kuatnya stigma tersebut diperlukan upaya untuk membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas melalui edukasi publik.

Saat ini Indonesia sudah memiliki kebijakan baru yang mengatur tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun diskriminasi masih terjadi hampir di seluruh ruang lingkup kehidupan sehingga terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berlapis-lapis mulai dari hak identitas hukum, pendidikan, kesehatan, pekerjaan maupun hak politik. Sebagai anggota dari Perhimpunan Bangsa-bangsa (PBB), Indonesia sudah 9 tahun meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2011, sehingga dengan demikian Pemerintah Indonesia harus memberikan laporan terkait penghormatan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada Dewan PBB, yang dijadwalkan akan dilakukan pada tahun 2020.

Di dalam konteks regional ASEAN sendiri, pada tanggal 3 Desember 2018 telah dideklarasikan rencana induk terkait pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan masyarakat ASEAN yang Inklusif pada tahun 2025 yang dituangkan dalam dokumen ‘ASEAN Enabling Masterplan 2025 Mainstreaming on The Rights of Person With Disabilities’. Sehingga persoalan atas terpenuhinya Hak-hak Penyandang Disabilitas harus secara terstruktur dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN termasuk juga Indonesia melalui kebijakan dan program di masing-masing negara.

Di dalam konteks regional ASEAN sendiri, pada tanggal 3 Desember 2018 telah dideklarasikan rencana induk terkait pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan masyarakat ASEAN yang Inklusif pada tahun 2025 yang dituangkan dalam dokumen ‘ASEAN Enabling Masterplan 2025 Mainstreaming on The Rights of Person With Disabilities’. Sehingga persoalan atas terpenuhinya Hak-hak Penyandang Disabilitas harus secara terstruktur dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN termasuk juga Indonesia melalui kebijakan dan program di masing-masing negara.

Syarat & Ketentuan

Cara Mengirimkan Materi Lomba

      Materi lomba dikirimkan dengan cara
    • Mengupload materi lomba ke youtube anda.
    • Daftarkan diri anda melalui http://kfp.agendaasia.org/#cta dengan memilih tombol “Daftar”, lalu salinkan link materi lomba yang sudah di upload key youtube anda, kedalam “Tautan Unduh Materi Lomba”.

Unutk informasi lebih detail silahkan hubungi: Wawa: 0817 5175 154, Innaka: 0812 8735 5343, atau Ummu: 0812 1144 2832

Formulir Pendaftaran